Temu Tugas Penyuluh Se-Sumatera Barat

temu teknis kehutanan

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 52), mengamanatkan bahwa “dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan”.

Alasan kebutuhan SDM kehutanan yang berkualitas secara lebih spesifik kian nyata mengingat penyelenggaraan pembangunan kehutanan saat ini dan ke depan semakin kompleks, seperti pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan melalui pengembangan HKm, Hutan Desa, HTR, pengembangan desa konservasi, serta pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan HHBK termasuk usaha jasa pariwisata alam.

temu 11

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sumatera Barat selaku institusi yang berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan di Sumatera Barat pada tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman telah mengadakan Temu Tugas Penyuluh Kehutanan yang dihadiri oleh Penyuluh Kehutanan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Sekretaris Bakorluh Sumatera Barat, Ir. Yeflin Luandri, M.Si., dalam arahannya dihadapan peserta menyampaikan bahwa, dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 janganlah dijadikan alasan untuk memperlemah kinerja penyuluhan di lapang, akan tetapi jadikan sebagai alat untuk memicu semangat dalam rangka memperkuat dan memperkokoh jati diri sebagai penyuluh kehutanan. Sehingga dengan demikian keberadaan penyuluh kehutanan di lapang benar-benar dirasankan dan dibutuhkan kerberadaannya. (Rina Putra_KJF’2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *